Beranda > Pemerintahan, Seputar Cimahi > Urbanisasi di Cimahi

Urbanisasi di Cimahi


Tak dapat dipungkiri bahwa gemerlap kehidupan perkotaan dengan segala atributnya mempunyai daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Ari Widyati Purwantiasning, IAI dalam jurnalnya yang berjudul Urbanisasi Sebagai Salah Satu Proses Pengkotaan mengatakan bahwa secara garis besar terdapat 2 faktor penyebab urbanisasi yaitu faktor penarik (pull factor) dan faktor pendorong (push factor).

Beberapa hal-hal yang menjadi penarik orang desa untuk pindah ke kota adalah : melanjutkan sekolah karena di desa tidak ada fasilitasnya atau mutu kurang, pengaruh cerita orang, bahwa hidup di kota gampang cari pekerjaan, atau mudahnya membuka usaha kecil-kecilan, tingkat upah di kota yang lebih tinggi, keamanan di kota lebih terjamin, hiburan lebih banyak, kebebasan pribadi lebih luas dan adat atau agama lebih longgar.

Sedangkan hal-hal yang menjadi pendorong orang desa untuk pindah ke kota adalah : keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis, keadaan kemiskinan desa yang seakan-akan abadi, lapangan kerja yang hampir tidak ada, pendapatan yang rendah, keamanan yang kurang, adat istiadat yang ketat, kurang fasilitas pendidikan.

Akan halnya dengan Kota Cimahi, juga tak lepas dari masalah urbanisasi ini. Dengan luas yang hanya 4.036 hektare, Cimahi termasuk kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan di beberapa wilayahnya bahkan telah mencapai lebih dari 200 jiwa per hektare, padahal jumlah ideal menurut WHO adalah 96 jiwa per hektare.

Masalah kepadatan penduduk itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Sosial Kota Cimahi, Erik Yudha, beberapa waktu lalu. Menurut dia, urbanisasi yang tinggi di Cimahi masih menjadi penyebab utama. Terlebih, Cimahi termasuk kota industri dan militer, di mana dinamika masuk-keluar penduduk sangat tinggi.

Urbanisasi yang menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Cimahi, akan sangat berdampak terhadap kondisi sosial jika tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Masalah rumah dan tempat tinggal, masalah pedagang kaki lima, masalah gelandangan, masalah pengangguran yang meningkat, masalah transportasi dan masalah ekologi adalah beberapa diantara dampak negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi ini.

Oleh karenanya Pemerintah Kota Cimahi menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang timbul oleh urbanisasi adalah digelarnya operasi yustisi rutin di seluruh wilayah Kota Cimahi khususnya di wilayah Cimahi Selatan dan sebagian Cimahi Tengah. Dua daerah tersebut mendapat prioritas karena dua lokasi tersebut diindikasikan mengalami pertumbuhan pendatang yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya karena merupakan kawasan industri dan pendidikan.

Menurut Perda No. 12/2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Retribusi Kependudukan, pendatang di Kota Cimahi memiliki hak empat belas hari setelah kedatangan untuk menyusun dokumen kependudukan. Jika tujuan datang ke kota Cimahi untuk bekerja maka harus membuat Kartu Identitas Kerja (KIK), sedangkan jika tujuannya untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan agar segera membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Referensi : http://publikasiku.blogspot.com, http://kabar-cimahi.blogspot.com, http://bataviase.co.id, http://www.cimahikota.go.id

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: