Beranda > Nasional > Mutasi PNS 2011 dan Pelayanan Publik

Mutasi PNS 2011 dan Pelayanan Publik


PADA tahun 2011 akan terjadi mutasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini rasio PNS di Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1,95 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Sebesar 224 juta jiwa.Rasio ini memanglah masih sangat moderat jika dibandingkan dengan kondisi beberapa negara yang ada di Asia Tenggara seperti Vietnam dengan tingkat rasio (2,9 persen), Filipina (1,9 persen) dan beberapa negara di asia seperti China (2,7 persen) dan Korsel (2 persen).

Namun, angka 1,95 persen di Indonesia belumlah terlalu efektif karena PNS di Indonesia belum terbiasa dengan penggunaan elektronik government (E-Gov) yang sebenarnya sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan publik. Sebagai contoh Malaysia, Thailand dan Singapura yang memiliki rasio antara 1-1,8 persen dapat terbantu dengan penggunaan elektronik government.

Selain itu pemerataan antara daerah di Indonesia belumlah berjalan dengan baik, belum lagi kawasan-kawasan terpencil yang terkadang kawasan-kawasan ini menjadi yang paling enggan ditinggali oleh PNS. Tingkat budaya korupsi yang masih tinggi di Indonesia juga menyebabkan Indonesia menjadi negara pertama di Asia (Data PERC 2010) yang tingkat korupsi paling tinggi.

Masalah-masalah itulah yang menyebabkan Indonesia perlu memutasi beberapa PNS dan guru di daeah yang surplus akan PNS dan guru ke daerah-daerah yang kurang memiliki PNS. Mutasi besar-besaran ini merupakan langkah awal dari pemerataan PNS di seluruh Indonesia. Memang faktor anggaran adalah hal yang paling utama dalam penyebaran PNS ini sehingga merata serta faktor keluasaan wilayah Indonesia.

Dalam pendapat penulis penyebaran ini seharusnya diisi oleh PNS-PNS yang memiliki kemampuan yang tinggi sehingga mereka bisa membangun kawasan yang tertinggal tersebut, dengan imingiming gaji yang besar, seperti Malaysia yang menawarkan gaji 6 kali lipat untuk PNS yang mau bekerja di kawasan terpencil. Ini memungkinkan meningkatkan kinerja PNS tersebut. Seperti yang terjadi di Bandung, Pemkot Bandung masih kekurangan 3.000 PNS namun hanya diberi kuota 147 PNS, inilah yang disebut dengan kekurangan PNS di suatu wilayah.

Pemerintah Indonesia seharusnya sudah mulai tanggap dengan keadaan ini. Menurut penulis, pemerintah boleh tidak mengikuti kehendak Pemkot seperti kasus Bandung tersebut, namun pemerintah pusat perlu mempersiapkan E-Government yang baik dengan tenaga-tenaga handalnya. Seperti yang dikutip dari Khan (2006) bahwa E-Gov adalah penerus generasi selanjutnya dari birokrasi. Namun dalam kenyataanya investasi di E-Gov ini memanglah lebih mahal ketimbang dengan merekrut PNS.

Namun Pemerintah Indonesia bisa belajar dari perjalanan China  ketika dipegang oleh rezim komunis atau yang terkenal dengan Close China. Pemerintah China dahulu kala menghasilkan PNS yang sangat banyak namun ketika pemerintah China mulai open pada awal 90-an mereka mulai menerapkan pengurangan PNS dengan memperbesar investasi di E-Gov. Pelaksanaan E-Gov di tanah dan air seluas Indonesia memang memerlukan penyempurnaan sampai dengan 30 tahun.

Namun dengan pemerintahan yang responsif, kendala ini dapat dikurangi minimal dalam 10 tahun dengan syarat, pemerintah merekrut tenaga-tenaga PNS yang mampu banyak berbuat daripada berbicara. Sistem perekrutan PNS saat ini yang ada di Indonesia juga perlu diperbaharui walaupun bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Namun, tenaga-tenaga baru ini masih lemah dalam sektor inovasi dan kreativitas dalam bekerja karena mereka tidak tepat untuk direkrut.
Seharusnya tenaga-tenaga baru ini mampu membantu kejenuhan organisasi dan mampu mendobrak tradisi lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, seperti misalnya budaya korupsi yang diindikasikan dengan budaya Kick Back dalam beberapa anggaran pembangunan. Juga budaya kroni dan patron klien yang masih mendarah daging bagi PNS-PNS di Indonesia. Perolehan gaji para PNS ini dapat diperoleh dengan mengukur kinerjanya, seperti yang telah dilakukan oleh Pemda Jabar dalam mengembangkan gaji berbasis kinerja. Karena menurut penulis, inilah gaji yang paling layak untuk para PNS, dimana PNS yang aktif dan memiliki etos kerja yang baik dapat terbayarkan dengan gaji yang sesuai.

Jangan sampai ada stigma dari PNS seperti ini, “Mau kerja banyak mau kerja sedikit gajinya tetap segitu-segitu.” Ini adalah slogan yang sering kita dengar dari PNS-PNS kita. Kalau perlu PNS dengan etos kerja rendah ini dimutasi ke kawasan yang lebih menantang dirinya untuk bekerja berdasarkan kinerja.

Selain tenaga baru ini, juga dengan adanya mutasi pada tahun 2011 nanti Sistem Administrasi Publik di Indonesia menjadi lebih baik, pelayanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel dan responsif. Harapan-harapan inilah sebetulnya yang menjadi keinginan masyarakat.

Walaupun anggaran reformasi birokrasi ini lebih kecil dari tahun kemarin sebesar 1,8 triliun dan sekarang turun menjadi 1,4 triliun, namun anggaran yang kecil tersebut seiring berjalannya Reformasi Birokrasi di Indonesia berjalan seperti dalam rancangan awal yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sebagaimana program reformasi birokrasi yang berhasil di Korea dan China, dianggarkan Indonesia pada tahun 2020 adalah salah satu negara ekonomi terkuat di dunia, namun tahun tersebut akan mundur jika citra PNS di Indonesia masih belum profesional dan kompeten. Memang bukan hal yang mudah menciptakan PNS yang profesional dan kompeten memerlukan kemampuan yang tinggi yang perlu dimiliki oleh setiap PNS, dengan tingkat responsivitas yang tinggi juga dengan mengutamakan moral yang baik dan kuat.

Mutasi ini juga sebagai langkah awal dalam penyebaran PNS yang terbaik ke berbagai daerah. Jadi, bukanlah membuang PNS-PNS yang kurang baik, namun melatih kembali PNS-PNS ini menjadi pelayan publik yang mau benar-benar melayani publik bukan yang ingin dilayani oleh masyarakat. PNS ini pada tahun 2015 sudah  dilengkapi berbagai peraturan dan undang-undang administrasi negara yang tebaik. Diawali dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 yang sudah dikeluarkan pertengahan 2009 lalu, kemudian akan menyusul Undang-Undang Hukum Administrasi Publik dan berbagai paket-paket peraturan administrasi publik lainnya.

Dengan semakin besarnya tanggung jawab PNS untuk membangun negerinya maka para PNS ini makin punya rasa memiliki dan mengayomi serta melayani masyarakatnya. Bukankah ada slogan lama yang selalu menjadi pedoman para PNS di dunia “Pro Bono Publico”,  demi kebaikkan publik. Pedoman itulah yang harus dimiliki oleh para PNS di dunia termasuk Indonesia.

Semoga tulisan ini menggugah para perencana dan pelaksana kebijakan di Tanah Air.

Sumber : http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/32009/mutasi-pns-2011-dan-pelayanan-publik

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: